Ambon: Pemerintah Provinsi Maluku selama 2014 menyalurkan dana senilai Rp5,7 miliar untuk membantu pengembangan koperasi, dan usaha kecil dan menengah (UKM). Hal ini diharapkan mendorong pergerakan ekonomi daerah.
“Selain mendorong masuknya usaha-usaha berskala besar, pemda juga berupaya menghidupkan usaha skala kecil, menengah, dan koperasi dengaan menyalurkan anggaran Rp5,7 miliar dari total dana yang dialokasikan mencapai Rp5,92 miliar,” kata Gubernur Maluku Said Assagaff, Ambon, Kamis (23/4/2015).
Salah satu dampak dari alokasi anggaran tersebut dapat terlihat dari peningkatan jumlah koperasi aktif di Maluku. Menurut Said, pada 2012 hanya terdapat 2.104 unit koperasi dan UKM tetapi sudah naik menjadi 2.294 unit koperasi dan UKM aktif di 2014.
Selain mendukung usaha koperasi dan UKM, tahun lalu pemerintah daerah juga mengalokasikan dana untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sebesar Rp7,70 miliar dan terealisasi Rp7,04 miliar.
Anggaran ini diperuntukkan bagi pembiayaan sejumlah program strategis diantaranya penanggulangan kemiskinan, partisipasi masyarakat dalam membangun desa, peningkatan kesetaraan gender Kemudian di bidang kesejahteraan sosial, dialokasikan dana sebesar Rp11,87 miliar dengan realisasinya Rp10,88 miliar.
“Dana ini ditujukan untuk pembiayaan program fakir miskin, pembiayaan komunitas adat terpencil, program keluarga harapan serta penyandang masalah kesejahteraan sosial,” ujarnya.
Dari alokasi anggaran tersebut, upaya pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan telah mengalami perbaikan dan bisa terlihat dari persentase kemiskinan yang mengalami penurunan sebesar 19,27 persen pada 2013 menjadi 18,44 persen di 2014.
“Sejalan dengan menurunnya tingkat kemiskinan maka tingkat pengangguran di Provinsi Maluku juga terus mengalami perbaikan dengan pencapaian rata-rata 9,02 persen dalam lima tahun terakhir,” pungkasnya.
Sumber: Antara
