MedanBisnis – Medan. Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Sumatera Utara (Sumut) mengaku siap menghadapi bergulirnya pasar bebas dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai 2015 mendatang. Namun, mereka menyayangkan ketidaksiapan pemerintah karena masih banyak regulasi dan kebijakan yang justru tak berpihak dalam pengembangan UKM.
Hal itu terungkap dalam diskusi dan refleksi UMKM 2014 bertajuk “Kesiapan UMKM Sumut Menghadapi MEA 2015”, di Kafe Pondok Pisang di kawasan Jalan Tempuling, Kamis (18/12). Acara ini terselenggara dalam rangka Reses Anggota DPR-RI dr Sofyan Tan, bekerjasama dengan Forum Daerah Usaha Kecil dan Menengah (Forda UKM) Sumut yang menghadirkan puluhan pelaku UMKM di Sumatera Utara.
Maskur Abdullah, seorang pengusaha UKM mengatakan pelaku UMKM Sumut masih sering menghadapi pemerasan dan pungli, disamping terhambat persoalan perizinan, infrastruktur, teknologi dan SDM.
Dia mengatakan dengan jumlah pasar yang mencapai 600 juta antarnegara ASEAN, pelaku UKM di Indonesia dengan segala potensi yang dimiliki sebenarnya secara mental siap menghadapi MEA yang dibuka Desember 2015 ini. “Yang tidak siap justru pemerintah,” katanya.
Direktur Pusat Informasi Pengembangan (Pinbis) Indonesia ini mengutip data Forda UKM Sumut mengatakan, setidaknya terjadi 12 kasus pemerasan dan pungli yang terjadi di wilayah Sumatera Utara, dengan beragam modus dengan kerugian mencapai miliaran rupiah. “Kita baru advokasi peternak ayam di Serdang Bedagai yang di-sweeping petugas. Di Deliserdang, pengusaha yang mengolah limbah menjadi bermanfaat, juga di-sweeping. Di Medan, pengusaha makanan ringan mau pasang listrik, juga dipungli, jauh dari harga resminya,” ungkap konsultan Forda UKM Sumut ini.
Pelaku UKM dari Tapanuli Selatan Gulma menambahkan, pemerintah kurang memberikan perhatian kepada pengusaha sektor ini. Selain itu, akses mereka untuk mendapat pinjaman bank sangat sulit gara-gara bunga bank yang cukup tinggi.
“Untuk masalah perizinan saja cenderung dipersulit oleh pemerintah, sehingga ini menjadi kendala para UKM untuk bisa memajukan bisnisnya. Tetapi menghadapi MEA 2015, kami siap dan berharap dapat menguasai pasar,” kata pelaku usaha bisnis pengolahan buah salak ini.
Ketua Forda UKM Sumut, Lie Ho Pheng, menegaskanongkos yang dikeluarkan pengusaha dari mulai produksi sampai distribusi memang cukup tinggi. “Di awal, kita sudah dibebankan oleh biaya perizinan yang mahal dan berbelit. Di level distribusi, kita harus melewati beberapa pos, dan itu pungli semua. Kita saja tahu, kok polisi tidak tahu. Hambatan-hambatan seperti ini yang jadi masalah. Tapi untuk gempuran produk dari luar, kita bisa hadapi,” tegas pengusaha perabot ini.
Anggota DPR RI sekaligus mantan Ketua Forum Nasional UKM, Sofyan Tan mengaku, saat ini jalur distribusi memang kerap terjadi pungutan dari premanisme yang mengakibatkan biaya operasional justru menjadi tinggi. Maka itu, pihaknya berharap aparat dan pemerintah dapat menyikapi hal ini. “Kami pun akan berkoordinasi dengan aparat keamanan, khususnya Polda Sumut untuk mengambil tindakan hukum terhadap oknum-oknum yang menghambat,” katanya.
Dia mengakui menghadapi MEA 2015 mendatang kesiapan sudah tercermin dari pelaku UKM. Sebab, UKM siap melakukan inovasi serta membuat produknya lebih bagus serta berkualitas dengan ketepatan waktu dalam produksi. Hal yang terpenting itu, managemen yang baik agar bisnis yang dijalankan dapat berlangsung lancar.
“Saya melihat para pelaku UKM sudah siap. Ketidaksiapan itu justru dari aparat keamanan yang cenderung belum memberikan perlindungan,” ujarnya.
Selain itu, tambahnya, ke depan jalur distribusi harus diperketat pengamanannya. Bahkan, masalah perizinan juga harus dipermudah, sebab jika dipersulit maka persaingan akan semakin susah. “Kami berharap, keadaan ini dapat menjadi lebih baik lagi, sebab Indonesia merupakan pasar yang menggiurkan dan kita harus menjaga pasar ini di negeri kita sendiri. Jangan sampai MEA tersebut justru membuat pengusaha asing menguasai pasar Indonesia,” ungkapnya.
Dia mengakui pula banyaknya pungli juga menyebabkan berkurangnya pembukaan pabrik baru di Indonesia belakangan ini. “Ini yang harus disadari. Pak (Presiden) Jokowi yang ingin menghapus pungutan semestinya diikuti oleh bawahannya. Sekali lagi teman-teman harus berani memberikan satu bukti konkret. Kalau ada pemerasan harus diiringi dengan bukti. Mari kita hadapi bersama,” tegas Sofyan.
Sumber: Medanbisnisdaily.com
