MAKASSAR – Kota Makassar menjadi kota percontohan proyek Bank Sampah Nasional. Hal ini mengemuka pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah dan Adipura 2016 di Jakarta, Senin (1/2/2016).
Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Hermawan Kertajaya menilai Makassar pantas dijadikan sebagai pilot poject nasional pengelolaan bank sampah di Indonesia.
“Kemampuan pemerintah kota menggugah warga kota untuk terlibat aktif membentuk dan mengelola bank Sampah sangat pantas diacungi jempol. Dalam jangka waktu tidak lebih dari dua tahun sudah mampu membentuk hingga 200-an bank sampah itu juga prestasi,” kata Hermawan.
Hermawan menjelaskan, Makassar juga telah mempunyai program menaikkan status Bank Sampah tersebut menjadi lembaga Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
Hal itu membuat nilai ekonomis yang dapat diambil warga kota makin besar. Apalagi nantinya akan ditunjang dengan berbagai bantuan dan kerjasama dari perbankan.
“Sistem pengelolaan sampah terintegrasi semacam bank Sampah Makassar ini, sangat patut dijadikan sebagai proyek percontohan bagi daerah lain,” katanya.
Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto menyatakan kesiapan Makassar atas kepercayaan itu. “Kita siap bila memang Makassar dianggap layak untuk dijadikan pilot project Bank Sampah dalam skala nasional,” kata Danny.
Danny yang hadir dalam Rakornas itu juga mempertanyakan aturan pemberlakuan tipping fee di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah bila nantinya akan dikelola pihak ketiga.
“Hingga saat ini penggodokan terkait tipping fee masih sementara dilakukan dan akan dituangkan dalam Perpres. Ke depan diharapkan tidak lagi ada beauty contest dan tidak mesti open bidding. Untuk sementara ini pengelolaan TPA masih mengacu pada PP 58,” ujar Tuti Henrawati Mintarsih, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
Namun Tuti juga berpesan agar tipping fee nantinya jangan sampai menganggu program waste energy, dan sedapat mungkin ditekan sehingga tidak menganggu kegiatan TPA dimasa mendatang.
Sumber: Rakyatku.com
