SAMARINDA – Pemkot Samarinda melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Samarinda kembali mendapat bantuan APBN. Setelah sebelumnya dari Kementerian Perindustrian berupa mesin bordir dan obras serta pelatihan untuk 25 orang, kali dari Badan Standardisasi Nasional (BSN) berupa perangkat SNI Corner dan fasilitasi SNI bagi 20 UKM.
“Alhamdulillah, kali ini kita kembali dipercaya dan mendapat bantuan berupa SNI Corner. Bukan hanya ini, selain itu juga fasilitas pendampingan terhadap 20 UKM/IKM Samarinda untuk memperoleh GMP (Good Macnufacturing Practic) untuk meraih SNI. Mudah mudahan dengan ini, 20 produk lokal kita akan berlabel SNI,” ucap kepala Disperindag Samarinda Joni Bachtiar dalam sambutannya pada Launching SNI Corner Disperindag Samarinda dan Sosialisasi Peran Informasi Standardisasi Dalam Perdagangan Global, di kantor terpadu gedung Graha Ruhui Rahayu Disperindag Samarinda Jl Juanda, sebagaimana dilansir samarindakota.go.id
Joni mengatakan kehadiran SNI Corner ditujukan untuk para pelaku usaha baik industri terutama UKM, Perguruan Tinggi, Instansi pemerintah, para peneliti, dan masyarakat lainnya. “Kita sangat bersyukur mendapat bantuan ini. Karena SNI Corner di Samarinda sebagai tempat untuk mencari dan mendapatkan dokumen SNI. Menjadikan SNI lebih mudah diakses, tanpa harus datang ke kantor pusat BSN,” imbuh Joni begitu gembira. Bahkan ketika melaunching SNI corner penuh semangat membaca shalawat nabi.
Ia mengatakan banyaknya UKM di daerah yang membutuhkan pendampingan untuk cara produksi yang baik dan promosinya untuk produk unggulan daerah, terutama tenun khas Samarinda, pangan olahan, serta kerajinan kayu. “Terima kasih lagi kita kembali mendapat bantuan berupa pendampingan 20 produk UKM dari BSN,” bebernya.
Tentunya, lanjut Joni keberadaan SNI Corner ini akan menyiapkan produk UKM lokal dalam menghadapi pasar global dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi Juliantino mengatakan SNI Corner merupakan program insentif yang diberikan oleh BSN melalui sistem yang dikompetisikan kemudian diberikan setiap tahunnya kepada instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan asosiasi yang memenuhi kriteria tertentu.
Dalam diskusi panel mengenai sosialisasi peran informasi standardisasi dalam perdagangan global, Juliantino memaparkan perlunya kesiapan menghadapi MEA yang membuka persaingan pasar dan peran standar didalam pasar bebas.
“Produk yang dihasilkan oleh industri atau UKM sebaiknya mengikuti SNI,” tegasnya mengakhiri.
Sumber: Korankaltim.com
