Solo – Deklarasi Ekspor (DE) ditetapkan pemerintah sebagai alternatif bagi pelaku usaha mebel belum memiliki sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) tampaknya tak membantu apa-apa bagi industri kecil dan menengah (IKM). Pasalnya, kebijakan itu tak berlaku di pasar Eropa dan Australia.
Sekretaris Eksekutif Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (ASMINDO) Komisariat Daerah Soloraya, Solahudin Ali, mengatakan saat ini banyak IKM mengaku rugi karena harus menghentikan pengirimannya. Keputusan ini terpaksa diambil lantaran terbentur aturan SVLK ditetapkan pemerintah awal 2015 ini.
“Wilayah Solo sendiri saat ini sudah ada sekitar lima industri yang terpaksa menghentikan ekspornya ke Eropa dan Australia karena terbentur dengan kebijakan SVLK tersebut,” ujarnya, beberapa waktu lalu.
Lima industri itu, di antaranya PT Ambar Jati sebanyak enam kontainer, Prima Putra Bengawan tiga kontainer, Sentra Cipta enam kontainer, Sentana 3,5 kontainer dan Ciitra Klasik satu kontainer.
“Data yang masuk hingga saat ini ada sekitar lima pelaku industri yang terpaksa batal kirim dan tidak menutup kemungkinan akan tambah lagi,” jelas Solahudin Ali.
Menurutnya kebijakan pemerintah harusnya perlu dikaji ulang, mengingat justru banyak pelaku usaha dalam negeri menjadi korban aturan baru dimaksud.
“Aturannya sekarang ini menjadi sangat rumit karena meskipun perusahaannya sudah ber-SVLK, namun jika industri hulunya seperti untuk penggergajiannya belum ber-SVLK itu juga tidak bisa kirim,” tambah Solahudin Ali.
Sumber: Timlo.net
