Jakarta – Ketersediaan permodalan yang cepat didapatkan, murah dan terjangkau merupakan kebutuhan vital pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Tanah Air. “Karena itulah Kementerian Koperasi dan UKM atas nama pemerintah hadir untuk memberikan dukungan permodalan bagi tumbuhnya bisnis ini melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir – Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM),” ujar Dirut LPDB – Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM), Kemas Danial, saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Laundry Indonesia (ASLI), di Jakarta, Sabtu (5/12) sebagaimana dalam siaran pers yang diterima SP, Minggu (6/12).
Menurut Kemas, selain permodalan, satu hal lain yang tidak kalah penting dalam menjalankan usaha adalah legalitas. Karena legalitas usaha merupakan bukti kepatuhan terhadap aturan hukum yang bisa memberikan perlindungan terhadap usaha manakala terjadi masalah. “Legalitas diperlukan agar pelaku usaha, seperti laundry bisa mendapatkan bantuan modal usaha. Karena salah satu hal yang dipersyaratkan dalam pengajuan permodalan adalah legalitas usaha,” kata Kemas.
Saat ini, jelas Kemas, Indonesia masih dirundung krisis ekonomi global. Namun dibalik krisis global tersebut masih ada faktor-faktor ekonomi yang dianggap menyelamatkan perekonomian bangsa. Mereka adalah para pelaku ekonomi koperasi dan UKM yang telah terbukti selama ini memiliki daya tahan yang tinggi.
Saat krisis melanda Indonesia, dimana ekonomi tertekan dengan berat, usaha mereka masih tumbuh pada kisaran 3 – 4%. Peran penting UKM dalam menyokong perekonomian nasional terlihat dari 57,9 juta unit usaha yang tersebar di seluruh Indonesia. UMKM mencakup 99,99 persen dari seluruh usaha di dalam negeri.
“Namun tetap saja harus ada kewaspadaan akan dampak krisis ini terhadap sektor UKM. Terlebih lagi kita akan sama-sama menyambut MEA di penghujung tahun 2015 ini, dimana persaingan di sektor UKM dan koperasi kita akan dirasakan semakin berat jika tidak didukung dan dipersiapkan oleh pemerintah,” kata Kemas.
Sumber: Beritasatu.com
