Jakarta – Perwakilan Republik Indonesia (RI) di luar negeri, baik kedutaan besar atau konsulat jenderal, saat ini punya fungsi tambahan sebagai market intelligence (intelijen pasar).
Kementerian Luar Negeri sudah memerintahkan setiap perwakilannya untuk mencari informasi terkait peluang bisnis di luar negeri, khususnya memasarkan produk-produk unggulan Indonesia.
Direktur Pusat Kebijakan Analisis dan Pembangunan untuk Wilayah Amerika dan Eropa, Kemlu Leonard F Hutabarat, mengatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah membentuk satuan tugas (satgas) diplomasi ekonomi yang dipimpin oleh Wakil Menlu AM Fachir, per awal Januari 2015.
Satgas tersebut bertugas melakukan penguatan ekonomi lewat sinergi dan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan mulai dari pengusaha sampai Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
“Terdapat kesan atau mispersepsi, diplomasi masuk aspek politik saja dan tidak memberi manfaat nyata masyarakat, padahal ada diplomasi ekonomi yang akan sangat bermanfaat langsung untuk kepentingan rakyat,” kata Leonard dalam press briefing di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (22/1).
Menurut Leonard, sesuai harapan Presiden Joko Widodo, diplomasi Indonesia harus membumi, berdampak langsung, dan tidak berjarak dengan masyarakat. Ada empat bidang yang akan dikerjakan satgas yaitu perdagangan, pariwisata, investasi, dan kerjasama pembangunan atau infrastruktur.
Leonard mencontohkan dalam diskusi dengan sejumlah CEO hari ini, ada keinginan perusahaan produk kecantikan PT Mustika Ratu untuk memperbanyak pengiriman terapis mereka ke luar negeri. Kemlu menyampaikan peluang besar di Maladewa untuk terapis spa. Selain itu, Kemlu juga siap untuk menyiapkan skema perlindungan buruh migran yang akan bekerja di sana.
“Lewat sinergi dengan swasta, perwakilan kita bisa lebih aktif melakukan market intelligence, masuk ke pasar luar. Ini peran aktif yang harus dilakukan. Jadi perwakilan kita bukan hanya milik Kemlu, tapi seluruh sektor di Indonesia,” ujarnya.
Kemlu telah melakukan dua kali pertemuan terkait fungsi satgas diplomasi ekonomi. Pertama, pada 23 Desember 2014 berisi pertemuan dengan para direktur utama badan usaha milik negara (BUMN), dan pertemuan Kamis pagi ini dengan para CEO perusahaan nasional dan asosiasi termasuk usaha kecil dan menengah (UKM). “Diharapkan pertemuannya bisa rutin,” kata Leonard.
Dia menambahkan ada sejumlah kendala yang dialami pengusaha untuk melakukan invasi ke luar negeri. Misalnya, bea masuk yang mahal, transportasi, atau terbentur aturan negara setempat. “Ada negara yang tidak mau menerima impor ikan tanpa penangkapan yang ecofriendly. Jadi informasi-informasi itu kita sampaikan ke pengusaha,” katanya.
Sementara itu, Juru Bicara Kemlu Arrmanatha Nasir mengatakan kendala sederhana yang dialami pengusaha misalnya kesulitan untuk menerjemahkan brosur penjualan dalam bahasa negara setempat.
“Kalau bahasa Inggris tidak masalah, tapi banyak bahasa asing lain, jadi perwakilan kita ada komitmen untuk membantu penerjemahan berbagai brosur,” kata Arrmanatha.
Sumber: Suara Pembaruan
