Seluruh pengusaha di Kabupaten Bintan enggan menggunakan kapal tol laut yang disediakan Pemerintah Pusat sebagai fasilitas angkutan barang reguler dalam mendukung perekonomian masyarakat. Pasalnya, program pelayaran berjadwal yang dicanangkan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), mematok harga lebih mahal ketimbang kapal barang milik swasta.
Pemerintah mengoperasikan Kapal Motor (KM) Caraka Jaya Niaga III-IV untuk wilayah Kepri. Kapal tol laut itu melayani Trayek T-4 rute Tanjung Priok-Kijang-Natuna-Kijang-Tanjung Priok.
“Dari hasil pembahasan bersama antara pemerintah dan pengusaha se Bintan. Para pengusaha sepakat enggan menggunakan kapal tol laut dikarenakan harga yang diminta setiap pengiriman tinggi. Sehingga pengusaha tetap menggunaka kapal swasta yang menjadi penyedia jasanya sampai saat ini,” ujar Kepala Bidang Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Bintan, Setia Kurniawan, Jumat (8/1).
Dikatakannya, kapal tol laut ini disediakan Pemerintah Pusat untuk mengurangi disparitas harga barang antara Indonesia bagian timur dengan daerah sentra produksi yang berada di wilayah Indonesia bagian barat. Untuk sentra produksi di bagian barat Indonesia, tapal tol laut akan berlabuh di Provinsi Kepri diantaranya Pelabuhan Sribayintan, Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan dan Pelabuhan di Kabupaten Natuna. Jadi dua kabupaten yang masuk dalam Trayek T-4 ini menjadi pusat ketersediaan barang pengiriman maupun sebaliknya di Provinsi Kepri.
Tetapi, kapal angkutan barang reguler yang disubsidi Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2015 sebesar Rp 10 miliar tidak semurah yang diduga. Melainkan lebih mahal dibandingkan kapal swasta yang saat ini beroperasi di beberapa pelabuhan. Untuk kapal tol laut dipatok sekitar Rp 537 ribu perton. Sedangkan untuk angkutan kapal yang dikelola pihak swasta hanya berkisar Rp 400- Rp 450 ribu pertonnya. Kemudian, program pelayaran angkutan barang ini belum diketahui kelanjutannya jadwal pastinya. Sehingga dengan perbandingan harga dan kelanjutan program inilah membuat para pelaku usaha di Bintan enggan menggunakan jasa kapal tol laut tersebut.
“Para pengusaha pasti memilih yang lebih murah. Dan pastinya lebih aman seperti kapal swasta yang senantiasa mereka gunakan ketimbang kapal baru tersebut. Apalagi tidak diketahui apakah program ini berlanjut atau tidak. Karena jika tidak, pengusaha akan mengalami kerugian besar,” kata Pria yang juga menjabat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Disperindagkop dan UKM Bintan ini.
Sumber: Batampos.co.id
