JAKARTA – Pengembangan ekonomi di wilayah Timur harus dibantu oleh pengembangan dari industri nasional. Pasalnya, selama ini potensi alam Indonesia sudah banyak dikuasai oleh asing, terutama di Indonesia bagian Barat, yakni daerah Riau.
“Sebaiknya ekonomi wilayah Timur dikembangkan pola khusus yang sesuai karakteristik sesuai sosial kultural. Sebagai contoh, kalau Riau lebih banyak dikuasai asing, maka Indonesia Timur harus dikembangkan oleh industri nasional,” kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Suryo Bambang Sulisto, dalam Rapat Kerja Nasional Kadin di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (25/5/2015).
Dia menerangkan, arah program Presiden Jokowi sudah jelas bahwa pembangunan akan dimulai dari wilayah Timur yakni prioritas sektor yang langsung berhubungan pada kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peran masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam menggunakan ekonomi inklusif. “Ekonomi wilayah Timur seharusnya menggunakan ekonomi inklusif, di mana masyarakat ikut berkontribusi,” tambahnya.
Dia menambahkan, dalam pengembangan ekonomi inklusif maka potensi yang dimiliki Indonesia Timur harus terus dikembangkan. Selain itu, juga dibutuhkan dorongan untuk mendorong sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). “Ekonomi inklusif akan naik bila didorong pula UMKM-nya. Dengan potensi ini, saya rasa industri dan wisata bahari wilayah timur akan membaik,” papar Bambang.
Selain itu, dia mengatakan guna menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mendatang, diperlukan pula sinergi antara regulasi dan pelaksanaan perizinan di daerah, agar Pemerintah Daerah (Pemda) dapat berperan serta dalam pembangunan tersebut. “Dalam era deregulasi dengan adanya MEA, maka Pemerintah Daerah (Pemda) akan berperan dalam pembangunan,” jelas dia.
Dia berharap dunia usaha dapat berperan aktif dalam mengambil kesempatan tersebut. “Dari sisi kepentingan dunia usaha saya harap Kadin daerah berperan kesempatan ini. Kami mitra strategis bagi pemerintah dalam kebijakan ekonomi,” sebutnya.
saat ini, masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai produk jasa keuangan. Padahal, sekira 59 persen masyarakat tersebut memanfaatkan produk jasa keuangan.
Kepala Departemen Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Anto Prabowo menyatakan, dalam survei OJK pada 2013, tingkat literasi (pemahaman) mengenai produk jasa keuangan sebesar 21 persen. Padahal, sekira 59 persen masyarakat menggunakan produk tersebut.
“Artinya banyak yang memanfaatkan, tapi belum tahu produknya sendiri. Contoh kartu kredit, bagaimana ngitung bunganya,” kata Anto saat ditemui di Hotel Intercontinental, Jakarta, Senin (25/5/2015).
Oleh karena itu, Anto mengaku hal tersebut menjadi tantangan OJK dalam mengedukasi masyarakat. Sebab, saat ini penggunaan produk keuangan semakin meningkat.
Namun, dia menilai ada kabar gembira dari sektor layanan konsumen OJK yang mengalami peningkatan pengaduan. Akan tetapi, peningkatan tersebut bukan didasarkan dari banyaknya complain yang masuk.
“Artinya dibanding tahun lalu, sekarang masyarakat sudah sadar memanfaatkan layanan OJK sehingga banyak yang bertanya dan mengadu,” kata dia.
Sumber: Okezone.com
