Perkembangan binis e-dagang yang marak dengan hadirnya aplikasi dari membutuhkan pusat distribusi. Dengan cara ini diyakini dapat menekan biaya pengiriman yang saat ini masih tinggi.
Menurut Ekonom dari IPMI International Business School, Jimmy M Rifai Gani, mahalnya biaya pengiriman barang salah satu faktor penghambat laju pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Konsumen digital juga banyak yang mengeluhkan infrastruktur logistik yang masih berdaya saing rendah.
“The Nielsen Global Survey of E-Commerce tahun lalu menunjukkan bahwa konsumen enggan membeli produk secara online karena tingginya biaya dan lemahnya infrastruktur logistik di Indonesia,” ujar Jimmy di Jakarta, Jumat (6/3).
Jimmy yang menjabat sebagai Executive Director & CEO IPMI menambahkan, potensi jasa logistik mencapai 1.849 triliun rupiah tahun ini lantaran pesatnya pertumbuhan perdagangan online seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan penggunaan gadget. Sementara penetrasi e-commerce Indonesia hanya mencapai 1 persen, jauh di bawah negaranegara berkembang lain sudah mencapai 20 persen.
Namun, investasi yang harus dikeluarkan untuk membangun bisnis logistik yang terintegrasi dengan e-commerce sangat besar. “Lippo Group saja mengeluarkan dana USD 500 juta atau sekitar 6 triliun rupiah untuk masuk ke bisnis e-commerce,” jelasnya.
Dukungan pemerintah dinilai penting dalam mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) supaya dapat memasarkan produk secara daring. Caranya dengan membangun pusat distribusi (distribution center) untuk UMKM. Saat ini, dari 55 juta UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia, baru sekitar 75.000 usaha yang memasarkan produknya lewat internet. Artinya, ini menjadi peluang bisnis menggiurkan UKM berbasis penjualan digital.
“Diperlukan aksi pemerintah yang dapat menampilkan produk-produk UMKM secara online. Di sisi lain, pemerintah dapat membuat sebuah kebijakan yang mampu menekan biaya logistik supaya e-commerce lebih berkembang,” ujar dia.
Pemerintah pada hari ini melansir, bisnis e-commerce di Indonesia pada 2014 telah mencapai angka 12 miliar dolar AS atau sekitar 150 triliun rupiah. Untuk tahun ini, pemerintah memprediksi nilainya mencapai 20 miliar dolar AS atau sekitar 240 triliun rupiah.
Pemerintah akan menertibkan e-commerce melalui peraturan dan kebijakan yang ditargetkan selesai dalam 6 bulan ke depan, termasuk menyelesaikan berbagai persoalan seperti logistik, infrastruktur, dan sistem pembayaran.
Perusahaan global riset dan penyedia informasi mengenai konsumen, PT Nielsen mencatat, biaya pengiriman yang mahal menjadi penghalang konsumen dalam memutuskan untuk berbelanja secara online. Penghalang lain untuk belanja online adalah keamanan kartu kredit dan dan kebingungan mengenai cara berbelanja via internet.
Sumber: koran-jakarta.com
