UMKM Bisa Jadi Juara di Negeri Sendiri, Syaratnya Apa Saja?

0
33
Ilustrasi UMKM/Foto: Wisma Putra/detikTravel

Jakarta – Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi prioritas karena berkontribusi hingga 40% dari pendapatan nasional di negara berkembang.
Upaya yang bisa dilakukan dengan memperkuat komitmen aksi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam membangun kembali produktivitas perempuan, khususnya pada UMKM yang dimiliki dan dipimpin oleh wanita. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan pihaknya menerapkan tiga rekomendasi terkait itu.

“Rekomendasi pertama, pentingnya meningkatkan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan investor untuk mendukung wirausaha perempuan. Kedua, mendorong kebijakan di bidang keuangan dan infrastruktur yang sensitif gender dan memberikan akses pendanaan dan legalitas. Ketiga, meningkatkan program literasi digital keuangan bagi pengusaha perempuan untuk meningkatkan kesiapan investasi,” kata Teten dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (23/5/2022).

Ia memaparkan, berdasarkan riset, pandemi paling mempengaruhi pengusaha perempuan, dengan mencapai angka 76% karena perempuan harus bekerja dari rumah.

“Di Indonesia, UMKM berkontribusi terhadap 60% pendapatan nasional, dan 64% dari 64 juta UMKM dimiliki oleh perempuan. Karena itu, saat dunia berupaya melakukan pemulihan pascapandemi dan mengurangi dampak pandemi terhadap bisnis, termasuk pemulihan terhadap bisnis yang dimiliki dan dipimpin oleh perempuan,” katanya.

Selain Kementerian Koperasi dan UKM, dalam pertemuan G20 EMPOWER di Yogyakarta beberapa waktu lalu, dukungan terhadap perempuan dan UMKM juga disampaikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Menteri PPPA Bintang Puspayoga mengatakan, UMKM terbukti dapat memberikan kontribusi hingga 40% dari pendapatan nasional di negara berkembang dan mampu menyerap banyak tenaga kerja. Menurutnya, pengembangan UMKM merupakan prioritas tinggi bagi banyak negara di seluruh dunia, karena mereka dapat berkontribusi hingga 40% dari pendapatan nasional di negara berkembang.

Pemerintah Indonesia berkomitmen kuat memberikan perhatian besar untuk UMKM yang dikelola perempuan, tidak hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat.

“Seperti pelatihan kewirausahaan berperspektif gender adalah salah satu program yang paling sukses untuk pemberdayaan perempuan. Kementerian PPPA bermitra dengan sektor swasta untuk memberikan pelatihan digital bagi pengusaha perempuan,” tuturnya.

Selain itu juga diselenggarakan pelatihan literasi digital dan bisnis untuk perempuan di industri rumah tangga, seperti literasi digital dan keuangan, keterampilan operasional, dan akses pasar.

Guna memperkuat UMKM Perempuan tersebut, Bintang menambahkan, Pemerintah Indonesia telah mengumumkan Strategi Nasional Inklusi Keuangan Perempuan, yang diakui oleh The Asian Development Bank (ADB) sebagai yang pertama dan satu-satunya di dunia.

Sementara, menurut Co-Chair G20 EMPOWER yang menjabat sebagai COO sekaligus salah satu pemilik PT Infinite Berkah Energi & WKU Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Ketenagakerjaan IWAPI, Rina Prihatiningsih, hasil dari pertemuan kedua G20 EMPOWER beserta dengan hasil dari pertemuan pertama dan ketiga nanti akan menjadi bagian dari komunike untuk G20 EMPOWER Presidensi Indonesia.

Hasil yang diharapkan dari pertemuan di Yogyakarta ini antara lain adalah, pertama rancangan rekomendasi tindakan yang harus diambil oleh sektor swasta untuk mendukung pertumbuhan UMKM Perempuan. Kedua, rancangan dukungan yang diminta dari pemerintah atau pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat pertumbuhan UMKM perempuan.

Selain itu, pertemuan G20 EMPOWER kali ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah di luar berbagai rekomendasi yang diberikan. Pertama, membuka wawasan berbagai kalangan, terutama pemerintah dan swasta tentang pentingnya peran dan kepemimpin perempuan dalam usaha kecil dan menengah.

Lalu, pada pertemuan ini membahas mengenai membangun kembali produktivitas kaum perempuan pasca pandemi. Pembahasan akan berkisar pada mengapa pemerintah perlu untuk meningkatkan kembali produktivitas perempuan pasca pandemi, serta bagaimana sektor swasta dapat mendorong produktivitas perempuan pasca pandemi tersebut.

Menurutnya, dalam krisis ekonomi tahun 1998 pengusaha perempuan UKM masih bisa bertahan dan memberikan kontribusi penting bagi perekonomian, tapi saat pandemi COVID-19 banyak yang tumbang sehingga saat ini merupakan momen yang tepat untuk membangkitkan lagi pengusaha perempuan UKM.

Dia mengatakan, perlu ada kolaborasi yang erat antara pemerintah dan swasta dalam mendorong pengusaha perempuan dalam menjalankan usahanya, mengingat saat ini tidak sedikit perempuan yang juga menjadi tulang punggung perekonomian keluarga.

“Di Indonesia sebesar 43% UKM formal dimiliki perempuan dan berkontribusi untuk 9,1 persen total PDB,” kata Rina.

Sementara, merangkum berbagai rekomendasi dari para pembicara yang hadir, Rina menjelaskan, dalam pertemuan tersebut telah membahas beberapa poin penting untuk pengembangan perempuan di UMKM. Pertama adalah presentasi dari OECD tentang tren perempuan dalam kewirausahaan dan cara pemerintah dapat memperkuat perempuan dalam kebijakan UMKM.

Kedua, presentasi dari Grab Indonesia disampaikan oleh Neneng Gunadi tentang pentingnya dukungan swasta dan kolaborasi G20 bagi perempuan di UMKM. Ketiga adalah presentasi dari Knowledge Partner kami, BCG Jakarta, yang mencakup tren, tantangan, dan dukungan yang dibutuhkan dari para pemangku kepentingan serta strategi pengukuran kemajuan dari aksi swasta seperti yang dilakukan oleh Sinarmas, Cocacola adalah dua perusahaan dari 60 lebih perusahaan yang telah berkomitmen sebagai advocate G20 Empower Indonesia dalam aksi akselerasi dan pengembangan perempuan di UMKM.

Sumber: Detik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here