Masa Krisis, UU Cipta Kerja & UMKM

0
146
Masa Krisis, UU Cipta Kerja & UMKM

Hingga saat ini, kita semua masih dihadapkan dengan kondisi yang tidak stabil akibat adanya pandemi Covid-19.

Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia telah mengatakan bahwa kita memasuki masa resesi di akhir bulan September lalu. Di sisi lain, Teten Masduki yang menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UKM, saat ini masih memprioritaskan segala kebijakan untuk membantu agar UMKM di Indonesia dapat bertahan dan akan menyelamatkan perekonomian Indonesia.

Jika kita melihat ke belakang, bagaimana sejarah krisis keuangan global, kita sepakat bahwa UMKM menjadi “obat” ekonomi Indonesia dalam situasi resesi. UMKM menjadi sektor perekonomian bisa menyelamatkan bangsa Indonesia di krisis tahun 1997-1999 dan krisis tahun 2008-2009.

Semoga, dari sejarah ini dapat menjadi referensi penting bagi pemangku kebijakan dalam membuat keputusan selama dan pasca pandemi covid-19 nantinya.

Pada masa itu, berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik), meskipun jumlah UMKM pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 turun sebesar 7,42% (dari 39.765.110 unit menjadi 36.813.578 unit), namun Pertumbuhan sumbangan PDB UMK justru naik drastis yakni sebesar 52,24% (dari 363,2 T menjadi 552,9T).

Selain itu pertumbuhan nilai ekspor juga naik sebesar 76,48 % (dari sekitar 39,27 Triliun Rupiah menjadi 69,31 Triliun Rupiah). Data ini tentu menjadi bukti sekaligus harapan kita bersama bahwa peran UMKM selama dan pasca pandemi covid-19 ini sangat vital.

Menariknya, per hari ini kita juga sedang dihebohkan dengan disahkannya RUU Cipta Kerja oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020 atau Senin sore yang lalu. Undang-Undang ini memang masih kontroversial dan ditentang oleh banyak pihak karena sarat muatan kepentingan yang justru dapat berdampak negatif kepada para pekerja serta memberikan dampak negatif terhadap lingkungan.

Lantas, jika dilihat dari sudut pandang pelaku bisnis UMKM. Apa saja dampak dari disahkannya UU Cipta Kerja ini?

Undang-Undang Cipta Kerja akan memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mendirikan sebuah PT (Perseroan Terbatas). Undang-undang ini menghapuskan persyaratan modal Rp50 juta dan cukup satu orang pelaku bisnis untuk bisa mendirikan UMKM berbadan hukum PT.

Selain itu, dalam mendirikan sebuah PT tidak lagi memerlukan akta notaris pendirian perusahaan, hanya membutuhkan pernyataan perseroan yang dilakukan secara elektronik dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Lebih detailnya, pendekatan UU Cipta Kerja dalam izin pendirian usaha adalah risk based approach atau pendekatan berbasis risiko. Sedangkan selama ini pendekatan yang digunakan adalah lisence based approach atau pendekatan berbasis izin yang berlapis-lapis dan cukup birokratif, baik tingkat kantor administrasi maupun tingkat regulasi.

Undang-Undang Cipta Kerja juga memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan perizinan tunggal. NIB ini akan berlaku untuk beberapa kegiatan seperti perizinan usaha, izin edar, SNI dan sertifikasi jaminan produk halal.

Secara positif, UU Cipta Kerja memang mengatur agar investasi yang masuk pada sektor UMKM diarahkan melalui kemitraan, sehingga keberadaan usaha skala besar akan bersinergi dengan pelaku UMKM, sehingga diharapkan meningkatkan daya saing UMKM dan menjadi lebih kompetitif dan jangkauan pasar yang lebih luas.

Namun, terlepas dari kontroversi mengenai UU Cipta Kerja ini. Satu yang terpenting adalah sektor UMKM harus tetap diprioritaskan agar menjadi penyelamat perekenomian Indonesia di masa krisis saat ini yang belum tahu sampai kapan akan berakhir.

Menariknya, ada 3 keunggulan yang dimiliki oleh sektor UMKM yakni :

Pertama, produk yang dihasilkan oleh UMKM umumnya berada pada sektor barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Sehingga, walaupun daya beli masyarakat merosot saat krisis, permintaan barang dan jasa kepada UMKM lebih diminati.

Kedua, resources UMKM didominasi menggunakan ketersediaan lokal. Artinya, tidak bergantung terhadap barang impor sehingga UMKM bisa berjalan tanpa harus menambah rasio impor terhadap PDB.

Ketiga, pelaku UMKM biasanya menjalankan usahanya bukan lewat dana pinjaman dari bank, melainkan dari sumber pemodalan pribadi. Artinya, meskipun suatu saat semisal bank mengumumkan kebijakan suku bunga yang tinggi saat krisis terjadi, eksistensi bisnis UMKM tidak mudah terguncang. Berbeda dengan korporat yang memiliki sumber permodalan dari bank, akan sangat terguncang ketika suku bunga bank dinaikkan.

 

Penulis : Budi Pranoto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here