95% Pengusaha kontraktor masih di kelas UKM

0
115

Modal, menjadi kendala utama para kontraktor di Jawa Timur. Akibatnya, sampai saat ini, 95% dari 12 ribu badan usaha kontraktor dan 4 ribu anggota Ga‎bungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gepensi) Jatim masih di kelas usaha kecil menengah ( UKM).

Ketua Gapensi Jatim, H. Mohammad Amin mengaku sangat prihatin dengan kondisi ini. ‎Dengan kelas UKM yang disandang para kontraktor ini, maka pekerjaan yang bisa dilakukan hanya sebatas proyek kecil di bawah Rp15 miliar. Bahkan proyek ratusan juga juga dilakukan. Sedangkan sisanya atau li ma persen juga bukan kontraktor yang dangat besar karena pekerjaan yang mereka lakukan hanya proyek di bawah Rp 50 miliar.

“Modal seret, bank mau kaish pinjaman tapi pakai jaminan. Jaminan itu yang kebanyakan kontraktor kita tidak punya,” kata Amin di sela persiapan Musyawarah Daerah (Musda) Gapensi, Senin (11/1/16).

Amin menjelaskan selain itu kontraktor enggan juga meminjam dana ke bank karena suku bunga yang terlalu tinggi. Bunga bank di Indonesia mencapai double digit. “Ini berat, harusnya bunga untuk usaha itu single digit,” jelasnya.

‎Ini yang membuat Amin semakin prihatin, apalagi menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Saat ini, dikatakannya banyak kontraktor besar bahkan yang merupakan anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ikut bermain di kelas bawah. Proyek senilai Rp 15 miliar ke bawah justru kini banyak dilakukan anak perusahaan BUMN. Kondisi ini semakin membuat kontraktor UKM itu semakin tergencet.
“Ya jelas kita kalah bersaing dengan perusahaan negara. Ini kan tidak fair,” tandasnya.

Harusnya, kata Amin, perusahaan BUMN dan anak usahanya memperkuat persaingan ‎dengan kontraktor negara lain yang akan masuk ke Indonesia di pasar bebas Asean ini. “Jangan mematikan teman sendiri. Hadapi itu kontraktor besar yang akan masuk negara ini. Yang kecil-kecil biarlah jadi makanan kita,” jelasnya.

Sehingga nantinya, ketika kontraktor BUMN menang bersaing dengan negara lain dan bisa mengerjakan proyek besar, kontraktor kecil ini diajak bekerjasama dan bergandengan tangan untuk menjadi sub kontraktor di proyek yang sama.

Selain masalah di atas, ada poin masalah lagi yang akan dibahas dalam Musda yang akan dibuka di Hotel Shangri-La Selasa (19/01). Masalah itu adalah kelangkaan pasir Lumajang yang ternyata juga menghambat pekerjaan proyek para kontraktor. Ujung-ujungnya keterlambatan ini membuat pengerjaan proyek tidak tepat waktu dan dianggap sebuah wanprestasi (pengingkaran).

‎Diakui Amin, pasir Lumajang adalah pasir terbaik di Jatim. Pasir Lumajang bisa meningkatkan kualitas bangunan dari proyek tersebut dan tentu saja bisa meningkatkan grade dari kontraktor yang mengerjakannya. “Sekarang tersendat. Pekerjaan pada tahun lalu banyak yang belum selesai. Kalaupun selesai, kontraktor harus mengeluarkan biaya ekstra karena untuk menambah kualitas bangunan setara dengan menggunakan pasir Lumajang, harus ditambah dengan semen, jadi cost nya lebih besar,” jelasnya.

Itu dilakukan karena kontraktor juga menghindari adanya kasus hukum di kemudian hari karema jika pekerjaan itu kualitasnya tidak sama dengan kontrak, pemberi proyek, yang mengerjakamn dan pihak-pihak terkait akan terkena dampaknya.

‎”Padahal pekerjaan yang kami lakukan ini adalah pekerjaan yang melibatkan banyak pihak. Bahkan pabrikan juga terlibat. Misalnya, kami mau ngecor, jelas butuh besi yang sesuai standar nasional Indonesia (SNI). Kenyataannya, walau besi itu diproduksi sebuah pabrikan besar belum tentu juga ber-SNI. Ini yang harus ada pengawasan ekstra dari pemerintah sehingga semua pekerjaan proyek saling menguntungkan,” pungkas Amin.

Sumber: Kanalsatu.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here