Pertumbuhan Daftar Merek UKM Mencapai 6 Persen per Tahun

0
63
Soto Ayam Lamongan Cak Har yang selalu ramai dari pagi hingga malam.

Pada saat ini pelaku usaha kecil menengah (UKM) mulai gencar mendaftarkan merek dagang mereka dengan pertumbuhan mencapai 6-7 persen per tahun. Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM menilai jika tingkat pertumbuhan tersebut masih cenderung minim di tengah serbuan merek asing yang masuk ke Indonesia.

Direktur Kerjasama dan Promosi Dirjen HKI Kemenkumham, Parlagutan Lubis mengatakan jika pihaknya akan terus berupaya agar tingkat pertumbuhan tersebut bisa meningkat signifikan tiap tahunnya. Pendaftaran merek oleh UKM ini sangat penting untuk melindungi produk UKM, terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Pargalutan Lubis mengungkapkan jika tingkat pertumbuhan itu sebenarnya masih bisa ditingkatkan lagi jika ada kesadaran dari pemilik merek untuk mendaftarkan produknya. Untuk itu pihaknya akan terus berupaya dan menyosialisasikan pentingnya pendaftaran merek bagi pengusaha.

Selanjutnya Lubis menambahkan bahwa pihaknya tiap hari menerima pengajuan pendaftaran merek sebanyak 500-600 berkas dan pengajuan tersebut berasal dari produk dalam negeri dan asing. Pengajuan merek yang masuk ke divisi promosi HKI kemenkumham biasanya merupakan produk pakaian, obat-obatan, dan kosmetik.
Dari jumlah berkas pengajuan pendaftaran merek itu tidak semuanya disetujui, karena sejumlah merek yang dinilai masih mengandung unsur penjiplakan dari merek lain tidak mendapatkan persetujuan. Dari jumlah yang mengajukan merek, biasanya yang lolos untuk mendapatkan persetujuan sekitar 60-70 persen diantaranya.

Salah satu upaya yang dilakukan Dirjen HKI Kemenkumham untuk menarik lebih banyak lagi UKM agar mendaftarkan mereknya yaitu dengan memangkas waktu pengajuan dari sebelumnya satu setengah tahun menjadi tujuh hingga delapan bulan. Pada saat ini revisi undang-undang hak cipta telah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan telah dibuat panitia kerja.

Pendaftaran merek dari UKM dalam negeri dinilai mampu melindungi produk UKM dari serbuan produk asing dalam persaingan bebas. Selain itu dengan mendaftarkan merek kepada Kementerian Hukum dan HAM, maka UKM akan memiliki legalitas terhadap produk yang dihasilkan sehingga jika terjadi tindak pemalsuan terhadap produk tersebut, maka bisa diperkarakan ke ranah hukum.

Sementara itu bagi pemerintah sendiri dengan terdaftarnya produk UKM, membuat pemerintah bisa lebih mudah dalam melakukan pengawasan penjualan produk-produk yang dihasilkan UKM. Melalui cara tersebut maka akan mudah bagi pemerintah untuk mensortir produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan agar tidak sampai menyebar luas di pasar dalam negeri dan berpotensi merugikan konsumen.

Sumber: beritadaerah.co.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here