Pemerintah Minim Konsep Antisipasi Pengangguran

0
29

JAKARTA – Pemerintah dinilai tidak memiliki konsep yang jelas untuk mengantisipasi dampak perlambatan ekonomi, misalnya potensi ledakan pengangguran dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, akibat penurunan kinerja sektor industri.

Rencana pertumbuhan ekonomi tinggi yang dicanangkan pemerintahan Joko Widodo dinilai hanya wacana kosong karena kesadaran tim ekonomi dalam memahami situasi yang terjadi terlihat sangat lemah.

Semestinya, tim ekonomi menyadari saat ini Indonesia sedang memasuki kontra siklus pertumbuhan yang telah dinikmati dari 2003-2011, ditandai dengan tren perlambatan pertumbuhan hingga sekarang.

Dalam menghadapi kontra siklus butuh kebijakan tepat dan fokus pada penyerapan pengangguran sebab pengangguran akan berefek sangat besar pada masalah perekonomian secara total.

Demikian pendapat Dewan Penasehat Mubyarto Institute, Noer Sutrisno, saat dihubungi, Kamis (25/6). Noer mengungkapkan kondisi saat ini mirip dengan periode 1979-1987, ketika negara menghadapi masalah pokok kekuarangan lapangan pekerjaan.

Krisis 1998-2003 bisa dilewati dan negara menikmati pertumbuhan cukup tinggi di era 2003-2011,namun tidak ditopang oleh fundamental ekonomi yang kuat.

Semestinya, lanjut dia, pemerintah memiliki kebijakan yang arahnya jelas yakni mengatasi pengangguran, seperti yang diingatkan oleh mantan Presiden BJ Habibie bahwa Indonesia perlu memilih salah satu dari pilihan industri yang dianggap paling layak menyerap pengangguran dan meningkatkan daya saing.

β€œKebijakan kontra siklus alamatnya belum jelas, semua mau diurusi, padahal kemampuan terbatas. Jangan sampai terlambat oleh meledaknya pengangguran, itu bisa bahaya kalau penanganannya terlambat,” tegas Noer.

Sebelumnya, sejumlah kalangan mengingatkan pemerintah agar memperbaiki kinerja dalam penciptaan lapangan kerja. Pasalnya, seluruh data penting ekonomi mengindikasikan perekonomian saat ini dinilai jauh dari upaya penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), angkatan kerja Februari 2015 mencapai 128,3 juta orang. Dari jumlah itu, sebanyak 7,45 juta orang yang menganggur. Sedangkan pada Februari tahun lalu, jumlah angkatan kerja sebanyak 125,3 juta orang, dengan pengangguran 7,15 juta orang. Kemudian, jumlah penduduk yang tidak bekerja secara penuh mencapai 35,7 juta orang pada tahun ini.

Dari total tersebut, pekerja yang setengah menganggur dan bekerja paruh waktu masing-masing 10,4 juta orang dan 25,64 juta orang. Penambahan angka pengangguran itu disebabkan oleh tren perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

β€œMuara dari problem pengangguran adalah implikasi sosial yang tajam yang akan terasa 6 bulan setelah puncak depresi ekonomi berupa kriminalitas, prostitusi, dan problem sosial lain. Hal itu tentunya akan makin memberatkan siklus perbaikan ekonomi,” ungkap pengamat ekonomi dari AEPI, Salamuddin Daeng.

Kurang Dukungan

Noer mengingatkan pengalaman krisis ekonomi 1998 yang membuat industri besar kolaps semestinya dijadikan pelajaran oleh pemerintahan sekarang untuk lebih memperhatikan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terbukti mampu menjadi penyelamat ekonomi negara dari krisis saat itu.

Peluang yang bisa dimanfaatkan UMKM adalah konsumsi domestik yang sangat tinggi dari 250 juta penduduk Indonesia. Sayangnya, lanjut dia, pemerintah sangat minim dukungannya kepada UMKM maupun industri penyuplai konsumsi masyarakat tersebut.

Malah yang terjadi, pemerintah cenderung meladeni permainan kartel importir untuk membuka kran impor tanpa kendali untuk menutup kekurangan pasokan dari sumber dalam negeri.

Padahal, menurut Noer, semestinya upaya memenuhi konsumsi domestik harus bisa paralel dengan niat memperkuat UMKM dan sektor informal yang bisa menyerap lapangan pekerjaan besar dan relatif imun terhadap krisis.

β€œKalau kita lihat saat ini pabrik tekstil bangkrut, tapi UMKM tenun ikat, sarung, sulit melayani permintaan. Nah, alamat-alamat itulah yang perlu diperjalas, dan dipilih mana yang akan didukung. Yang jelas pemenuhan konsumsi dalam negeri harus diselamatkan, bikin industrinya, kuatkan UMKM-nya,” kata Noer.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Brawijaya Malang, Adi Susilo, mengatakan bila pemerintah tidak cepat bertindak mengantisipasi potensi krisis maka Indonesia akan kembali mengalami kondisi seperti 1998. β€œDan yang sangat disesalkan selalu hanya menyalahkan faktor eksternal, komentar pemerintah selalu menyepelekan krisis,” papar dia.

Sumber: koran-jakarta.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here