Industri Tekstil Majalaya Terancam Tutup

0
8
Ilustrasi pasar produk tekstil di Bandung. (Foto: Pikiran-rakyat.com)

BANDUNG, (PRLM).- Setelah dihembuskan oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), kabar dirumahkannya ribuan karyawan tekstil di Kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung dibenarkan oleh pihak Kementerian Perindustrian. Sub Direktorat Industri Tekstil, Direktorat Industri Tekstil dan Aneka, Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur pada Kementerian Perindustrian mencatat laporan bahwa ada enam perusahaan tekstil skala menengah di Majalaya yang sudah menghentikan produksi dan rencananya akan tutup.

Kepala Sub Direktorat Industri Tekstil Kemenperin Elis Masitoh mengatakan, di keenam perusahaan tersebut ada sektiar 4.000 karyawan yang saat ini tengah dirumahkan akibat terhentinya produksi. “Selain enam perusahaan menengah itu, banyak juga industri kecil dan UKM yang juga kondisinya hampir sama. Kami mendapatkan data ini saat melakukan pengecekan ke lapangan bersama API beberapa waktu lalu,” katanya saat dihubungi Selasa (26/5/2015).

Sama seperti Ketua API Ade Sudrajat, Elis melansir bahwa penyebab terhentinya produksi dan dirumahkannya karyawan di sejumlah industri tekstil Majalaya tersebut akibat faktor eksternal dan internal. Di internal, nilai tukar rupiah yang melemah, kenaikan harga bahan bakar minyak, kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan bea impor dan sejumlah komponen biaya lain membuat ongkos produksi semakin tinggi. Sementara dari eksternal, kondisi ekonomi yang terus melemah membuat pasar ekspor maupun dalam negeri menjadi lesu.

Menurut Elis, industri tekstil biasanya mendapatkan order berlipat ganda menjelang Ramadan dan Idulfitri. Namun tahun ini, mereka sama sekali belum mendapatkan order. Bahkan, stok hasil produksi yang ada pun sampai saat ini sebagian besar belum terjual. “Akhirnya mereka mengalami kelebihan stok (overstock) yang menumpuk di gudang. Akibatnya, mereka tak mungkin lagi produksi dan terpaksa merumahkna karyawannya,” ucap Elis.

Tidak hanya di Majalaya, Elis menegaskan bahwa kondisi seperti itu juga terjadi pada hampir seluruh IKM dan UKM teskstil di Jawa Barat. Rata-rata, IKM dan UKM tekstil Jawa Barat mengalami penurunan omzet penjualan lebih dari 50 persen sejak awal 2015. Akibatnya, produksi pun diturunkan sampai 50 persen dan jam kerja karyawan pun dipangkas menjadi 3 hari seminggu.

Lebih jauh lagi, kata Elis, ada perusahaan yang bahkan tidak mampu menjual stok dengan spesifikasi terendah sekalipun di gudang mereka. “Terutama kain sarung, paket yang murah Rp 1 juta per kodi pun susah dijual. Kondisi itu membuat banyak perusahaan yang akhir bulan ini sudah memberi Tunjangan Hari Raya pada karyawan mereka. Selanjutnya karyawan diliburkan dua bulan sampai Agustus,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Rukmana berkelit bahwa kabar dirumahkannya ribuan karyawan tekstil di Majalaya hanya gosip. Ia bahkan menuding API menyebarkan kabar burung yang tidak disertai data otentik yang valid.

Rukmana mengakui jika sejak awal 2015, kondisi industri tekstil di Kabupaten Bandung memang tengah terpuruk seperti di daerah lain di Indonesia. Namun sejauh ini belum ada laporan kondisi pailit yang mengharuskan perusahaan menghentikan produksinya dan merumahkan karyawannya. “Jangan-jangan yang dirumahkan itu karyawan yang memang habis masa kontraknya, atau perusahaanya sedang tidak ada order. Kan banyak karyawan yang dikontrak saat ada order, jadi saat tidak ada yang bisa dikerjakan di pabrik yang mereka diam di rumah,” ujarnya.

Menanggapi pernyataan itu, Ade Sudrajat menegaskan, dinas terkait di pemerintah daerah jangan hanya berbicara. Mereka seharusnya lebih dulu tahu tentang kondisi di daerahnya, bukannya berkelit saat pihak lain justru mendapat informasi dan data lebih dulu. “Kalau kerjanya hanya duduk manis di belakang meja ya, nggak salah bilang gosip. Buka mata dan telinga lihat fakta di lapangan, cross cek ke pengusaha pengusaha setempat, itu baru kerja pemimpin,” tambahnya.

Begitu pula terkait permintaan untuk memberikan data dan laporan ke dinas terkait di Kabupaten Bandung, Ade juga enggan banyak bicara. Ia hanya menegaskan bahwa pihaknya tidak berkewajiban memberi laporan kepada siapapun, karena asosiasi bekerja untuk para anggotanya. “Sama saja komentar saya, jangan hanya duduk belakang meja dan menunggu laporan. Memangnya mereka yang memberi kami modal?” ujarnya.

Sumber: pikiran-rakyat.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here