Mewujudkan Keamanan Pangan

0
210

Keamanan pangan dan obat-obatan masih menjadi persoalan serius di Tanah Air. Setiap saat masyarakat dikejutkan dengan kabar ditemukannya makanan yang dibuat dari bahan-bahan yang membahayakan kesehatan manusia. Kenyataan ini tentu sangat mengkhawatirkan. Selain bisa berakibat mematikan, bahan pangan berbahaya yang dikonsumsi manusia bisa berdampak serius dalam jangka panjang, seperti cacat maupun terganggunya fungsi organ tubuh tertentu.

Itulah yang mendasari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengambil tema keamanan pangan (food safety) berkaitan dengan Hari Kesehatan Sedunia pada 7 April tahun ini. WHO memperkirakan, ada sekitar 2 juta korban meninggal dunia setiap tahun akibat makanan yang tidak aman. Mayoritas korban meninggal adalah anak-anak.

Terkait hal tersebut, di Indonesia, persoalan keamanan pangan dan obat-obatan, menjadi tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Lembaga inilah yang bertanggung jawab melindungi konsumen dari bahan pangan dan obat-obatan yang berbahaya.

Para produsen makanan dan minuman dalam kemasan, serta obat-obatan dan kosmetika, terlebih dulu harus memperoleh izin BPOM sebelum menjualnya kepada konsumen. Secara berkala pun, BPOM wajib mengawasi proses produksinya, untuk menghindari kemungkinan penggunaan bahan yang membahayakan kesehatan. Selain itu, BPOM juga secara random turun ke pasar untuk memeriksa apakah ada produk yang kemasan serta isinya berbeda, ataupun produk yang telah kedaluwarsa.

Sayangnya, langkah BPOM belum mampu menjangkau seluruh produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat. Hal itu tak lepas dari keterbatasan sumber daya manusia dan juga anggaran. Sebab, bisa dibayangkan berapa banyak pasar, minimarket, dan supermarket yang ada di Indonesia. Selain itu, ada begitu banyak produsen makanan dan minuman skala home industry, terutama di pelosok, yang dipastikan tak tersentuh BPOM. Hal inilah yang membuka celah kemungkinan beredar luasnya makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya, dan dikonsumsi masyarakat.

Salah satu titik penjualan makanan dan minuman yang diragukan standar kesehatannya adalah lingkungan sekolah. Ada banyak penjual makanan dan minuman di sekitar sekolah yang rata-rata pelaku usaha skala home industry. Harga murah menjadi nilai tambah jajanan tersebut laku keras di kalangan anak sekolah. Namun, di balik harga murah tersebut kita sangat meragukan apakah bahan yang digunakan dan cara pembuatannya memenuhi standar keamanan pangan. Kita pun yakin, BPOM tak mampu mengawasi jajanan di sekolah-sekolah.

Belum lama ini, aparat Polres Sleman, DI Yogyakarta, membongkar produsen makanan berbahan dasar kelapa atau yang dikenal dengan nata de coco, yang mencampurnya dengan pupuk ZA. Ironisnya, produsen nakal tersebut mengaku telah beroperasi sekitar lima tahun. Artinya, sudah banyak produknya yang dikonsumsi masyarakat, dan tentu membawa dampak buruk pada kesehatan.

Contoh tersebut menunjukkan betapa kesadaran produsen makanan dan minuman untuk memperhatikan keamanan pangan, masih sangat rendah. Ada yang karena ketidaktahuan dan minimnya modal, sehingga mereka menggunakan bahan-bahan yang murah dan cara pembuatan yang efisien. Namun, tidak sedikit produsen makanan dan minuman bermodal besar yang tak memiliki iktikad baik. Mereka hanya berorientasi mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, sehingga tega menggunakan bahan-bahan berbahaya bagi kesehatan.

Berbicara soal keamanan pangan, sejatinya tak semata-mata berkaitan dengan aspek kesehatan. Sebab ada aspek yang bersinggungan dengan kepercayaan atau agama yang tidak bisa diabaikan. Bagi umat Muslim, misalnya, makanan yang mengandung babi atau mengonsumsi daging hewan yang dipotong dengan cara yang tidak sesuai syariah, adalah haram. Oleh karenanya, keamanan pangan bagi umat Muslim juga harus memperhatikan hal tersebut, di samping hal terkait kesehatan.

Kita tak bisa menyalahkan sepenuhnya BPOM terkait masih banyaknya makanan dan minuman yang tak memenuhi standar keamanan pangan. Sebab, kapasitas yang ada di lembaga itu, baik dari sisi anggaran maupun sumber daya manusia, jelas tak mampu menjangkau luasnya wilayah peredaran, dan banyaknya titik penjualan makanan dan minuman di masyarakat.

Selain itu, ada aspek sosial, seperti produsen makanan dan minuman skala home industry. Menindak tegas dengan menutup usaha mereka, jelas bukan langkah bijak, mengingat usaha itu merupakan sumber penghidupan utama. Di sisi lain, meminta mereka menggunakan bahan makanan dan cara pembuatan yang aman bagi kesehatan, juga tidak mudah. Kasus semacam ini jelas tidak bisa ditangani hanya oleh BPOM. Butuh peran instansi terkait, misalnya pemerintah daerah setempat, atau Kementerian Koperasi dan UKM, untuk membantu permodalan.

Dengan demikian, mewujudkan keamanan pangan bukan perkara mudah. Namun demikian, kita tetap mendorong agar BPOM terus meningkatkan pengawasannya terhadap produsen. Jangan hanya pengawasan dilakukan menjelang hari-hari besar keagamaan. Pengawasan harus dilakukan setiap saat, baik di titik penjualan maupun di tempat usaha. Di samping memonitor pasar, minimarket, dan supermarket, perlu kiranya BPOM secara random mengawasi jajanan yang dijual di lingkungan sekolah, dan titik penjualan lain yang tersebar di masyarakat. Selain itu, instansi terkait lainnya juga harus membuka diri dan mau melibatkan diri dalam rangka mewujudkan keamanan pangan di masyarakat.

Sumber: beritasatu.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here