Ekonom : Proyek Pemerintah Hancurkan Kearifan Lokal

0
23
Kondisi infrastruktur jalan di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Sabtu 1422015 saat kunjungan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono ke pegunungan tengah Papua
Kondisi infrastruktur jalan di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, saat kunjungan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono ke pegunungan tengah, Papua. Foto: Kompas

JAKARTA,KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (Ibeka), Tri Mumpuni Iskandar, mengatakan program-program pemerintah selama ini menghancurkan kearifan lokal dari masyarakat Indonesia. Tri menjelaskan, maraknya sistem tender proyek, serta top to bottom, membuat masyarakat tidak punya rasa memiliki akan pembangunan infrastruktur tersebut.

Tri memberi contoh sifat gotong royong masyarakat Nusa Tenggara Timur dalam mencari air yang telah hilang akibat proyek sumur pemerintah. “Muncul tahun 90 program sumur dari pemerintah, pas dicek gak dirawat. Karena itu proyek, sehingga orang jadi individualistis. Celakanya lagi proyek diturunkan ke pihak ketiga yang tidak mengurusi masyarakatnya,” kata Tri di Jakarta, Selasa (24/3/2015).

Terkait hal ini, Tri mengatakan jika dirinya diberi kewenangan, hal pertama yang dilakukan oleh dia adalah membentuk tim proyek dari masyarakat setempat selama 3-6 bulan serta membentuk koperasi di wilayah tersebut. “Kalau saya datang ke desa bentuk dulu lembaganya, karena ini manfaatnya untuk masyarakat bukan untuk pemerintah. Sampai muncul namanya passion di masyarakat itu. Punya rasa memiliki, mau ikut bangun. Ini yang saya katakan modal sosial bangsa,” kata Tri.

Selain itu Tri juga mengkritisi pemerintah yang terlalu terfokus pada peningkatan modal finansial (financial capital). Menurut dia, masalah pembangunan perlu juga memperhatikan modal sosial, seperti peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. “Kenapa kita berpikir investasi itu cuma financial gap, cuma uang. Ada namanya social capital yang penting juga,” kata Tri.

Tri menambahkan, hingga saat ini pemerintah masih terlalu terfokus pada peningkatan modal finansial. Namun, Tri menyambut positif tindakan dari Kementerian Koperasi dan UKM mengembalikkan fungsi dari koperasi. “Dari zaman SBY itu kan financial capital semua tidak ada sama sekali social capital-nya. Sampai saat ini (Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan JK) belum melihat. Tapi saya sambut positif program Kemenkop UKM, dia sudah mulai menganggap Koperasi sebagai salah satu tools untuk masuk ke masyarakat,” jelas Tri.

Menurut dia, koperasi adalah sebuah kelembagaan yang bisa memperbesar social capital bangsa. Pasalnya, koperasi melakukan kegiatan ekonomi dengan sistem bottom-up.

Lebih lanjut lagi, Tri mengatakan proyek-proyek pemerintah yang sudah berjalan atau akan berjalan perlu memberikan sosialisasi intens kepada masyarakat dan pengawasan.

Selain itu, Tri optimistis jika melibatkan masyarakat dalam proyek tersebut,  target pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa tercapai. “Itu proyek infrastruktur sebesar Rp 290 triliun kalau melibatkan masyarakat (community based) itu sebuah gerakan ekonomi yang besar. Tapi, jangan sampai economic growth memperbesar jurang antara kaya dengan yang miskin. Tumbuh cuma 1 persen gak papa asal tumbuhnya bareng-bareng,” kata Tri.

Sumber: kompas.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here