Rentenir Berkedok Koperasi Merajalela di Karawang

0
63

INILAHCOM, Karawang – Praktik rentenir berlabel koperasi mulai merajarela di Kabupaten Karawang. Bahkan, ribuan pengusaha mikro di wilayah itu disinyalir terjerat jaringan itu.

Namun, sampai saat ini belum ada solusi guna meminimalisasi keberadaan bank keliling itu.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Karawang, Asep Junaedi mengatakan, jajarannya sudah lama mengendus keberadaan rentenir berlabel koperasi ini. Biasanya, rentenir meminjamkan uang secara keliling.

Yang seperti itu bukan masuk kategori koperasi. Kalau rentenir itu ya lintah darat. Tapi mereka biasa beroperasi dengan berkedok koperasi, ujar Asep kepada sejumlah wartawan, Senin (9/3/2015).

Asep mengaku, alasan kegiatan rentenir itu bukan koperasi, karena dilihat dari bunganya yang melebihi bunga yang diterapkan koperasi pada umumnya. Adapun bunga yang ditetapkan rentenir itu melebihi 20 persen. Bahkan, ada yang sampai 40 persen.

Kalau koperasi, harus berdasarkan musyawarah dulu untuk menentukan bunga. Selain itu, besarannya di bawah 15 persen, jelas dia.

Dia mengaku, jumlah koperasi resmi di wilayah kerjanya mencapai 1.480 unit. Adapun jumlah pelaku usaha mikro dan kecil tercatat mencapai 38.904 unit. Dari jumlah tersebut, diduga 50 persennya terjerat rentenir.

Asep memiliki tips supaya para pedagang kecil tidak terjerat rentenir. Dia menyarankan, agar di tiap desa ada koperasi resmi. Koperasi itu harus bisa menyediakan pinjaman modal bagi pelaku usaha tersebut. Sehingga mereka tidak terjerat jaring perangkap para rentenir tersebut.

Biasanya, para rentenir akan datang langsung ke konsumen yang sudah jadi targetnya. Mereka akan memberikan pinjaman dengan mudah dengan sedikit bujuk rayu. Makanya, saran saya, di tiap desa ada koperasi resmi. Supaya masyarakat bisa meminjam modal ke koperasi tersebut. Tentunya dengan bunga yang kecil, imbuh dia.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Karawang Danu Hamidi mengatakan, masyarakat saat ini perlu diberikan pemahaman terkait koperasi. Pemahaman itu sebagai sarana pendidikan supaya masyarakat bisa membedakan antara koperasi dan bank keliling.

Ini merupakan tugas pemerintah. Salah satunya dengan memberikan pemahaman dan segera membuatkan koperasi di setiap desa, jelas dia.

Selain itu, lanjutnya, koperasi-koperasi yang resmi namun saat ini statusnya vakum, harus dihidupkan lagi. Kemudian persyaratan koperasi harus lebih mudah lagi. Supaya para pengusaha kecil dan mikro bisa menjangkau koperasi.

Sumber: Inilah.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here