Inovasi Bupati Kudus Musthofa

0
9

Sebagian besar warga Kudus merupakan buruh lepas di sejumlah perusahaan besar. Bupati Kudus Musthofa berupaya mengubah mindset masyarakat dari mental pekerja menjadi mental pengusaha.

KUDUS, salah satu kabupaten di Jawa Tengah dengan luas wilayah paling kecil. Yakni sekitar 42,5 hektare. Jumlah penduduknya 889.483 jiwa. Lebih dari enam tahun, Musthofa menjadi bupati di kabupaten itu. Salah satu pilar dari visi yang dia kemukakan adalah Mewujudkan Kudus yang semakin sejahtera.

Dari visi itu, Musthofa memiliki empat strategi. Yaitu penguatan pangan, kesehatan, pendidikan, serta tumbuhnya kewirausahaan. Sejak awal menduduki jabatan bupati, Musthofa ingin mengubah pola pikir masyarakat agar menjadi seorang pengusaha.

Semangat itu didasari atas julukan Kudus sebagai kota industri rokok. Saat ini sebagian besar mata pencarian penduduk adalah buruh harian lepas. Di Kudus terdapat sedikitnya tiga perusahaan besar, yakni PT Djarum, PT Nojorono Tobaco Indonesia, dan PT Sukun. Selain itu ada perusahaan makanan seperti PT Mubarokfood yang terkenal produk jenangnya dan Lalu, PT Polytron dengan produk elektroniknya.

Banyaknya perusahaan itu mampu menopang perekonomian masyarakat. Pendapatan per kapita masyarakat Kudus tertinggi dibanding kabupaten dan kota lain di Jawa Tengah. Pada 2013, pendapatan per kapita rata-rata selama lima tahun mencapai Rp 15 juta. Angka itu lebih tinggi dibanding Kota Semarang yang hanya Rp 12 juta.

Selain itu, potensi cukai yang disetorkan kepada pusat cukup tinggi. Data pada 2011 mencapai Rp 14,9 triliun. Lebih tinggi 8.7 persen dari tahun sebelumnya. Bila ditambah dengan cukai dari perusahaan non rokok, pada 2011 totalnya mencapai Rp 18,79 triliun. Kebijakan pengembalian cukai ke daerah pun cukup menguntungkan. Paling tidak, 2014 pengembalian cukai yang diterima Kudus mencapai Rp 125 miliar.

Pria yang pernah menjabat sebagai komisaris di perusahaan asuransi itu prihatin dengan pola pikir masyarakat yang ada. Dia meyakini, kondisi tersebut bisa diubah. Potensi ekonomi diwujudkan untuk membangun kesejahteraan masyarakat.

Jaminan sejak lahir hingga meninggal, semua ditanggung pemerintah. Artinya, pengurusan akta kelahiran, jaminan kesehatan, hingga santunan kematian, semua menjadi tanggung jawab pemerintah. Semuanya dibiayai APBD sebesar Rp 1,3 triliun per tahun. Dan kebijakan itu pun diterapkan sejak awal dia memimpin pada 2008 hingga sekarang.

Aspek kesehatan juga demikian. Musthofa tidak ingin warganya kesulitan mendapat pelayanan kesehatan yang maksimal. Seluruh pelayanan kesehatan milik pemerintah untuk kelas III digratiskan. Baik di lingkungan puskesmas maupun rumah sakit daerah. Anggarannya diambil dari APBD ditambah pengembalian cukai dari pemerintah pusat.

Selesai penguatan aspek kesehatan, Musthofa pun melanjutkan pada aspek pendidikan. Wajib pendidikan 12 tahun pun diterapkan gratis untuk sekolah negeri. Pembiayaan ditanggung pemerintah dengan diambilkan dari APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten.

Tahun ini, total pembiayaan untuk biaya operasional sekolah di Kabupaten Kudus mencapai Rp 169 miliar. Angka itu didapat dari Rp 138 miliar dari APBN. Lalu Rp 4 miliar dari APBD provinsi, dan Rp 27 miliar dari APBD kabupaten. ’’Kalau sudah ada anggaran itu, sekolah tidak boleh melakukan pungutan,’’ ucapnya.

Kemudian untuk sekolah swasta, Musthofa memberi perlakuan beda. Porsi gratis tidak diberikan kepada seluruh siswa. Hanya 20 persen yang bebas biaya.

Pria yang pernah menjadi anggota DPRD Jateng periode 2004-2009 itu meminta masyarakat memanfaatkan kebijakan yang telah dia susun. Saat ini tidak ada lagi alasan tidak sekolah. Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran agar semua bisa mendapatkan hak pendidikan. ’’Kaya atau pun miskin tidak ada bedanya. Semua memiliki hak yang sama,’’ ujarnya.

Dua kebijakan itu sudah berlangsung hingga sekarang. Selanjutnya mewujudkan masyarakat yang memiliki jiwa kewirausahaan. Musthofa sedang menyiapkan program kredit usaha produktif. Dia menitikberatkan pada kelompok UKM yang produktif. Pelaku UKM bisa mengajukan pinjaman kepada pemerintah dengan bunga lebih murah. Yakni 6 persen per tahun. Tentu saja, agar tidak memberatkan masyarakat, kredit itu diberikan tanpa agunan. Nominalnya pun bervariasi. Paling besar Rp 20 juta.

Pinjaman itu terbagi dalam empat kategori. Setiap kategori ada batas maksimal pinjamannya. Kategori pertama ditandai warna merah dengan batas maksimal Rp 5 juta. Lalu, kartu biru dengan batas maksimal Rp 10 juta. Selanjutnya Rp 15 juta untuk kartu warna hijau, dan abu-abu batas maksimal Rp 20 juta. ’”Program ini bakal menjadi pilot project untuk kabupaten lain di Indonesia,’’ ucap dia.

Bupati Lapor Rakyat

Sosialisai program yang disusun Musthofa dipublikasikan tidak hanya melalui media. Dia memiliki kegiatan rutin seminggu sekali mengunjungi kampung-kampung. Kegiatan itu disebut Bupati lapor rakyat.

Bentuk kegiatannya sederhana. Hampir mirip sarasehan bersama warga. Lokasinya pun berpindah-pindah. Biasanya yang menjadi jujukan adalah perkampungan yang jauh dari kota. Misalnya Desa Gulang, Kecamatan Mejobo.

Dalam forum itu Musthofa memberi kebebasan warga untuk bertanya maupun mengadu. Kegiatan itu tidak lepas dari slogan 3 M yang selalu digembor-gemborkannya. ’’Slogan saya melihat, mendengar, dan merasakan,’’ ungkap dia.

Ada manfaat yang diambil dari kegiatan tersebut. Keakraban adalah yang pertama. Lalu, kinerja jajaran di bawahnya terkontrol dengan baik. Setiap ada pengaduan, Musthofa langsung mengecek ke kepala dinas yang bersangkutan kemudian saat itu juga memberi solusi.

Selain itu, Musthofa tidak jarang memberi motivasi secara langsung kepada masyarakat. Semisal, di sela-sela melaksanakan tugas, dia menghampiri salah satu sekolah. Tidak jarang pihak sekolah memberi waktu kepadanya untuk mengajar di kelas.

Biasanya kepada siswa, Musthofa mengecek apakah fasilitas sekolah sudah memadai atau belum. Selain itu, dia juga senang menceritakan kisah hidupnya mulai dari bidang asuransi, perbankan, hingga menjadi pengusaha dan bupati. Cerita-cerita itu untuk menggugah semangat siswa. Setidaknya mereka memiliki cita-cita yang tidak sekadar menjadi pegawai. ”Tetapi lebih terdorong menjadi seorang pengusaha,’’ katanya.

Bagi Musthofa, menjabat sebagai bupati ibarat kontrak amanah. Selama dua periode atau sepuluh tahun, dia harus membuktikan Kudus menjadi lebih baik. Andaikata aspek pembangunan fisik kurang maksimal, setidaknya aspek SDM bisa diandalkan.

Sumber: jawapos.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here