Pentingnya Legalitas Kayu Indonesia untuk Cegah Penebangan Liar

0
127

Semarang, – Pemerintah telah berinisiatif untuk mengurangi penebangan liar di Indonesia lewat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sistem ini sekarang sudah dijalankan oleh para stakeholder mulai dari penebang, UKM, hingga eksportir mebel.

detikcom beserta rombongan Media Trip SWITCH ASIA 2015 berkesempatan melihat implementasi SVLK di hutan rakyat yang terletak di Desa Dadapayam, Suruh, Kabupaten Semarang, Selasa (21/1/2015). SWITCH ASIA adalah proyek Uni Eropa yang diimplementasikan oleh WWF Indonesia, WWF UK, serta Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (ASMINDO).

“Kami menyiapkan UKM dengan memberikan peningkatan kapasitas di 10 kota di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Saat ini, kami memberikan pendampingan sertifikasi legalitas kayu ke 30 UKM,” kata Senior Trade and Pulp & Paper Officer WWF Nur Maliki.

Kayu yang legal sekarang menjadi syarat apabila suatu hasil hutan hendak diekspor ke luar negeri, terutama negara-negara di Eropa. Ini karena pada 30 September 2013 silam, Indonesia dan Uni Eropa telah menandatangani perjanjian Voluntary Partnership Agreement (VPA) untuk menyepakati skema ekspor perusahaan produsen dari Indonesia yang telah bersertifikat SVLK. Dengan demikian, mebel ekspor yang memakai kayu legal tidak perlu lagi diperiksa lebih lanjut.

Koordinator Asmindo di proyek SWITCH ASIA, Indrawan menjelaskan bahwa banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kayu disebut legal. Lembaga audit pun akan menelusuri asal usul kayu tersebut, jangan sampai merupakan kayu dari penebangan liar.

“Mulai dari legalitas perusahaan, sistem penelusuran kayu, perdagangan kayu, hingga tentang keselamatan kerja dan pemenuhan UU Ketenagakerjaan,” jelas Indrawan.

WWF dan Asmindo kini sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan kepada UKM tentang pentingnya mengurus legalitas kayu yang digunakan. Ini karena ekspor produk mebel dan kerajinan bisa menyumbang perolehan devisa bagi negara hingga USD 2,5 miliar per tahun.

“Sekarang ekspor ke luar negeri harus punya SVLK karena mereka meminta begitu. Sebelum ada kewajiban memiliki SVLK, baru 250 UKM yang mengurus dari total 800,” ujar Indrawan.

Sutrisno, pengumpul kayu di Desa Dadapayam paham bahwa mengurus legalitas kayu-kayu yang ia kumpulkan adalah hal yang penting. Dengan begitu, ia dan rekan-rekannya tidak berani ‘memotong’ jalur dalam mengurus izin kayu.

“Di sini semua patuh, tidak ada yang berani langgar prosesnya,” ucap Sutrisno.

Sumber: Detik.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here