Tabu Impor Batik Cetak

0
115

Restriksi impor direncanakan berlaku pula untuk pakaian bekas yang dinilai merusak pasar industri garmen dalam negeri.

Kementrian perdagangan (Kemendag) akan ‘menabukan’ impor kain bermotif batik atau yang acap disebut sebagai ‘batik’ cetak. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi pasar tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri.

“Itu akan saya larang karena kalau tekstil bermotif batik masuk Indonesia, industri printing kita akan mati,” ujar Menteri Perdagangan Rachmat Gobel di Istana Presiden, Jakarta, kemarin.

Guna menindaklanjuti langkah tersebut, ia mengaku tengah berdiskusi dengan Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKM) AAGN Puspayoga, dan Menteri Koordiantor Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani.

Ia berharap produk warisan budaya yang banyak dikerjakan masyarakat di perdesaan mendapat perlindungan, bahkan didorong menjadi kekuatan lokal, nasional bahkan sampai meng-global.

Rachmat mengatakan restriksi impor batik cetak tidak akan mengganggu perdagangan antarnegara di tataran global. Sebagaimana diketahui, kebijakan dalam negeri suatu negara bisa dipersengketakan di World Trade Organization (WTO) apabila negara lain mempermasalahkannya.

“Tekstil boleh dong(stop impor) kalau nanti misalnya warisannya ada di Indonesia. Kita bilang aja enggak boleh (impor). Ya namanya warisan budaya harus kita jaga. Batik desain jangan sampai dimiliki. Nanti lama-lama dia hilang,” ujar Rachmat.

Harapannya, pelarangan impor batik cetak itu bisa direalisasikan pada tahun ini.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor batik pada periode Januari-November 2013 mencapai 278 ton atau setara dengan US$5,1 juta.

Kemendag, lanjut Rachmat, juga berupaya menjaga kelanggengan warisan budaya lain, semacam tenun ikat, songket, produk makanan dan minuman hingga produk-produk herbal seperti jamu. Hal tersebut berkaitan dengan peranan Kemendag terkait pemberlakuan Undang-Undang No 6/2014 tentang Desa.

“Saya melihat banyak produk yang dibuat di desa, seperti batik, tenun ikat, dan songket. Saya sedang mengemas produk warisan budaya Indonesia karena kita akan memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kalau tidak dilindungi, produk kita itu akan diambil orang,” kata dia.

Argumentasi

Dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi Deni Purbasari mengingatkan pemerintah agar mempersiapkan argumentasi pelarangan batik cetak sebelum direalisasikan. Argumentasi tersebut diperlukan apabila negara pemasok batik cetak menggugat ke WTO.

“Batik (cetak) itu kita impor dari Tiongkok, sedangkan dengan mereka, kita terikat perjanjian ACFTA (Pakta Perdagangan Bebas Tiongkok-ASEAN),” ucapnya saat dihubungi, kemarin.

Menurut Deni, pemerintah perlu mencermati poin-poin ACFTA terkait pengaturan perdagangan tekstil. Jika impor batik cetak disetop, sedangkan dalam pakta diperkenankan, Indonesia dikhawatirkan dianggap melanggar ACFTA.

Jika memang tidak ada celah untuk menyetop impor batik cetak, Deni mengatakan pemerintah bisa mengutak-atik tarif untuk meredam impor.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani setuju impor batik cetak dilarang. Andai ada negara yang mengadukan ke WTO, Indonesia punya dalih untuk berkelit. “Misalnya motif-motifnya itu autentik milik Indonesia dan merupakan warisan budaya leluhur.”

Sumber: mediaindonesia.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here