Badan Hukum Koperasi Tak Aktif Rawan Disalahgunakan

0
56

 

Badan hukum koperasi tidak aktif termasuk koperasi yang tinggal tersisa papan namanya saja dinilai rawan disalahgunakan. Misalnya, untuk mendapatkan bantuan pemerintah dan menghimpun dana masyarakat. Hal ini disampaikan Direktur Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Koperasi (LePPeK), Suroto, di Jakarta, Selasa (23/12).

 

“Kami melihat di lapangan, badan hukum koperasi yang minimal sudah berumur 2 tahun seringkali diperdagangkan untuk mendapatkan proyek atau dijual kepada para pemilik modal sebagai kedok bisnis rentenir berbaju koperasi,” kata Suroto.

 

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM jumlah koperasi di Indonesia hingga akhir tahun ini sebanyak lebih dari 206.000 unit. Namun menurut penelitian dari LePPek, ada sekitar 71 persen koperasi yang tinggal papan nama atau sekitar 146.260 ribu koperasi yang tinggal papan nama.

 

“Dalam pengamatan kami, koperasi papan nama tersebut rata-rata muncul dikarenakan iming-iming bantuan proyek dari pemerintah,” ujarnya.

 

LePPeK mencatat, kontribusi paling besar munculnya koperasi papan nama itu adalah setelah krisis ekonomi tahun 1997, pinjaman lunak Kredit Usaha Tani (KUT), pinjaman lunak lainnya,kompensasi dana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), ataupun hibah.

 

Menurut Suroto, ada kebijakan yang salah kaprah dari pemerintah selama ini yang selalu menempatkan koperasi sebagai pihak yang harus disantuni.

 

“Regulasi yang ada selalu diskriminatif dan bahkan mendiskreditkan koperasi. Koperasi tidak dianggap sebagai badan hukum yang setara dengan badan hukum lain dan bahkan ada satu kesalahan yang fatal dengan mendisain koperasi keluar dari lintas bisnis modern dan menjadikan koperasi sebagai tempat karitasi atau menyalurkan bantuan,” tuturnya.

 

Menurut dia, disain regulasi dan kebijakan itu sudah demikian mendarah daging sehingga membutuhkan revolusi untuk mengubahnya.

 

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pemerintah melalui Menteri Koperasi dan UKM sebetulnya mempunyai otoritas penuh untuk segera mencabut badan hukum koperasi papan nama tersebut.

 

“Jangan biarkan badan hukum koperasi papan nama tersebut disalahgunakan terus-menerus. Cabut badan hukumnya saja dan baru awali dengan koperasi yang benar,” katanya.

 

Menanggapi hal itu, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga menyatakan mulai 2015 pihaknya akan mencabut izin usaha koperasi yang tidak aktif. “Mulai 2015, kita harus berani, koperasi tidak aktif kita cabut izinnya,” ujarnya, menegaskan.

 

Pihaknya mencatat jumlah koperasi secara nasional mencapai 206.000 unit sedangkan yang tidak aktif sebanyak 30 persen. Sementara 70 persen sisanya merupakan koperasi aktif tetapi 50 persen di antaranya tidak lagi melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai prasyarat koperasi yang sehat.

 

“Artinya hanya 35 persen koperasi kita saat ini yang aktif,” katanya.

 

Sumber: Hukumonline.com

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here