Sertifikasi Kompetensi dan Standardisasi Kunci Hadapi MEA 2015

0
3

 

KANALSATU – Pada tahun 2015 sepuluh ekonom Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) akan mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), untuk menciptakan sebuah pasar tunggal berbasis produksi yang sangat kompetitif yang mendorong pembangunan ekonomi yang adil bagi seluruh Negara anggota, serta memfasilitasi integrasi dengan masyarakat global.

 

Ketua Badan Koordinasi Sertifikasi dan Profesi (BKSP) Jatim, Setiyo Agustiono mengatakan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat ASEAN sedang bersiap untuk menghadapi pasar tunggal (AEC) di tahun 2015 yang sudah di depan mata. “Tidak ada pilihan selain bersiap diri menghadapinya, khususnya para pelaku UKM” kata Setiyo Agustiono, Senin (8/12/14).

 

Setiyo menjelaskan pasar tunggal AEC di tahun 2015 antara lain Liberalisasi perdagangan jasa antar Negara anggota ASEAN sejauh ini telah merundingkan dan menyepakati tujuh paket komitmen ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) yang meliputi liberalisasi dari sektor layanan usaha kecil menengah (UKM), bisnis, profesional, konstruksi, distribusi, lingkungan, jasa kesehatan dan transportasi maritim, serta jasa telekomunikasi, pendidikan dan jasa pariwisata.

 

Seperti diketahui, bahwa beberapa pekan lalu ASEAN tengah melanjutkan perundingan menuju liberalisasi jasa ke paket selanjutnya Arus Tenaga Kerja Terampil yang Bebas Pergerakan jasa yang lebih besar dan ASEAN akan mewujudkan pergerakan jasa profesional berkualitas yang lebih besar di wilayah ASEAN.

 

Dengan ditandatanganinya pengaturan saling pengakuan (Mutual Recognition Arrangement/MRA) di bidang praktisi medis, gigi dan jasa akuntansi, maka ASEAN telah menyepakati 7 (tujuh) MRA. MRA lainnya adalah dalam MRA di bidang jasa teknik, keperawatan, arsitektur dan survei kualifikasi. Fokus ASEAN saat ini adalah di tataran implementasi/penerapan seluruh MRA tersebut.

 

Meski demikian, dirinya menegaskan bahwa negara asal diberikan otoritas untuk mengesahkan kualifikasi dan pelatihan dengan cara memberikan diploma atau sertifikat. Akan tetapi pengakuan tidak bersifat otomatis. “Ada proses untuk penentuan standar dan persyaratan lainnya yang diterapkan baik di negara penerima maupun di negara asal. Dengan kata lain MRA tidak langsung memberikan hak untuk melaksanakan suatu profesi,” terangnya.

 

Meski pengakuan tidak memberikan jaminan bahwa akan ada akses pasar. Hal ini memberikan indikasi persoalan di level regional. Namun MRA merupakan langkah awal yang penting untuk mempromosikan perpindahan tenaga kerja terampil itu. “Sejauh yang dapat dicermati, capaian ASEAN dalam kaitan dengan MRA ini cukup baik. Saya yakin UKM kita mampu bersaing di MEA,” harapnya dengan optimis.

 

Selain MRA sebagai rujukan utama dalam menjamin mobilitas tenaga kerja terampil, AFAS dan AEC Blue Print secara jelas mengatur keleluasaan mobilitas tenaga kerja terampil di ASEAN. “Setidaknya saat ini telah disepakti delapan MRA dan MRA Framework, yaitu MRA untuk jasa teknik, arsitek, perawatan, praktisi medis, praktisi gigi/dokter gigi, jasa akuntan dan penyigian (surveying),” urainya.

 

Dikatakannya, ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi keleluasaan mobilitas tenaga kerja terampil yakni, disparitas yang besar antara upah dan kesempatan kerja, geographical proximity dan lingkungan sosial-budaya dan bahasa, disparitas perkembangan sektor pendidikan antara negara di ASEAN dan faktor kebijakan yang berlaku di setiap negara anggota.

 

Kesepakatan ini memberikan jaminan hak dan aturan tambahan yang sudah diatur di AFAS tentang the Movement of Natural Persons (MNP) atau perpindahan tenaga kerja dan juga memfasilitasi MNP dalam menjalankan perdagangan dalam jasa dan investasi. “Namun, kesepakatan ini sekaligus juga memberikan perlindungan bagi integritas batas negara anggota ASEAN dan tentu perlindungan terhadap tenaga kerja domestik dan pekerjan tetap di negara-negara anggota ASEAN,” tegasnya.

 

Agus juga mengatakan, MRA tidak bisa secara otomatis diartikan terbukanya akses pasar dan mobilitas intra-ASEAN yang efektif. Kondisi ini disebabkan oleh peraturan dan praktik bisnis domestik yang menghalangi mobilitas tersebut, termasuk aturan-aturan hukum yang termuat dalam undang-undang maupun aturan lainnya (seperti pembatasan pekerja asing dalam sektor tertentu, persyaratan dan prosedur visa, harus adanya pembuktian bahwa sebuah perusahaan membutuhkan tenaga kerja asing, dan seterusnya).

 

Sumber: Kanalsatu.com

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here